Ari Kuncoro di Berita Satu TV: RI Perlu Gugus Tugas Ekonomi
Hana Fajria ~ Humas FEB UI
Jakarta – (1/7/2020) Presiden Joko Widodo menegaskan, dalam mengelola krisis pandemi Covid-19 saat ini, urusan kesehatan dan ekonomi harus tetap seimbang agar semua dapat dikerjakan bersamaan. Penyerapan dana penanganan Covid-19 yang tidak 100 % realisasinya bisa sampai ke masyarakat dalam rentang 3 bulan ini. Untuk itu manajemen krisis ekonomi dan kesehatan di Indonesia butuh perhatian. Ekonom Prof. Ari Kuncoro, Rektor Universitas Indonesia, membahas mengenai bagaimana menyeimbangkan antar urusan ekonomi dan kesehatan.
“Ramalan ekonomi dari lembaga internasional, seperti bank dunia, yang tadinya meramal pertumbuhan 0 % sekarang meralat dan menurunkan menjadi -3,4 % jika PSBB 4 bulan. OECD meramalkan untuk Indonesia antara -2,9 % sampai 3,9 %. Ini menunjukan, bahwa mereka pun tidak mengerti kondisi ini. Krisis ini pencegahannya mengharuskan memisahkan antara orang yang melakukan transaksi membeli dengan produsen, karena kalau bertemu akan terjadi penularan. Ini berlawanan dengan logika ekonomi bahwa permintaan dan produksi itu harus bertemu di pasar. Ini yang menjadi komplikasi, kalau tidak bertemu alternatinya apa? Jika kesehatan hanya memikirkan tidak perlu bertemu, maka ekonomi akan mati. Tidak ada pembiayaan untuk kesehatan. Alternatif pertama adalah menggunakan teknologi (online), yang harus dilakukan konsumen dalam menerapkan standar pencegahan Covid-19, juga produsen, sehingga transaksi tetap berjalan tapi penularan minimum,” ucap Ari Kuncoro sebagai narasumber, dalam acara zooming dengan Sutrisno Iwantono di Berita Satu TV, dengan topik “RI Perlu Gugus Tugas Ekonomi”, pada Rabu (1/7/2020).
Ari melanjutkan, dari segi ekonomi dan kesehatan harus duduk bersama menemukan cara yang tepat, perlu kreativitas. Harus sabar, sampai ditemukan vaksin. Seperti sistem buka tutup, tetap menjalankan normal baru. Merubah tata cara yang lama dengan baru seperti rajin cuci tangan dan menjaga jarak.
Menurut Ari, RI tidak perlu membentuk gugus tugas yang baru karena sudah ada gugus yang sekarang dan di dalamnya ada program ekonomi nasional. Yang penting kebijakan di lapangan diterjemahkan ke pemerintah daerah, selanjutnya dijelaskan kepada masyarakat dengan memberikan panduan. Gugus tugas yang ada diperkuat dengan orang yang mengerti bagaimana perilaku sosio masyarakat, sehingga tidak perlu gugus tugas khusus ekonomi, karena nanti terbentur dengan koordinasi.
“Yang perlu dilakukan pemerintah ialah memperkuat kebijakan fiskal pemerintah untuk memperkuat daya beli. Gugus tugas Covid harus bisa ciptakan pasar produk dalam negeri dengan cara kreatif mempertemukan sisi produksi dan sisi daya beli, serta perlu pendekatan psikologi masa agar sisi daya beli masyarakat dan produksi tetap berjalan,” ujar Ari Kuncoro.