Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam organisasi publik saat ini. Di Indonesia, masih banyak organisasi publik belum maksimal dalam menerapkan e-gov. Inilah yang melatarbelakangi kajian yang dilakukan oleh Muhamad Amin dengan judul “Model Dinamika Penerapan E-Government dengan Pendekatan Darcy (Kasus Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)”. Dalam sidang promosi doktornya yang digelar pada Kamis (19/5/2016), Amin mengatakan, kendala penerapan e-gov antara lain disebabkan adanya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Kendala berikutnya berupa belum tersedianya data lengkap penerapan e-gov di Indonesia. Solusi yang diberikan pemerintah, yakni melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI, antara lain United Nations E-goverment Survey dan Waseda University. Namun semua model tersebut tidak secara holistik sesuai dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Amin menjelaskan, pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitiannya, Amin menggunakan pendekatan sistem dinamik. Hasil analisis penelitian Amin menunjukkan bahwa penerapan e-gov di ketiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke delapan elemen Pendekatan Darcy. Lebih lanjut Amin mengatakan bahwa hal ini disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut serta dinamika penerapan e-gov yang bervariasi.