Febrio Kacaribu: Isu Pangan dan Energi Perlambat Pertumbuhan

 

Febrio Kacaribu: Isu Pangan dan Energi Perlambat Pertumbuhan

Isu Pangan dan Energi Perlambat Pertumbuhan

IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. Lonjakan harga pangan dan krisis energi turut menjadi pertimbangan.

 

JAKARTA, KOMPAS – (15/10/2021) Dana Moneter Internasional atau IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global pada 2021 menjadi 5,9 persen. Sebelumnya, pada Juli 2021, IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 6 persen.

IMF juga mengoreksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, China, dan Indonesia pada tahun ini. Ekonomi AS yang semula diperkirakan tumbuh 7 persen dikoreksi menjadi 6 persen, China 8,1 persen menjadi 8 persen, dan Indonesia dikoreksi dari 3,9 persen menjadi 3,2 persen.

Koreksi ini dimuat dalam World Economic Outlook Edisi Oktober 2021 bertajuk “Recovery During a Pandemic: Health Concerns, Supply Disruptions, and Price Pressures” yang dirilis pada 13 Oktober 2021.

Penyebaran virus korona baru varian Delta yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekonomi dan tersendatnya rantai pasok global di banyak negara menjadi penyebab utama melambatnya ekonomi. IMF menyebutkan, kesenjangan vaksin Covid-19 global makin besar.

Hampir 60 persen populasi di negara maju telah divaksinasi penuh dan sebagian kini menerima vaksin booster. Di sisi lain, sekitar 96 persen populasi di negara-negara berpenghasilan rendah masih belum divaksin.

Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan harga pangan dan biaya pengapalan barang lintas samudra (ocean freight). Selain itu, krisis energi yang terjadi di sejumlah negara juga dapat memengaruhi produksi sektor industri manufaktur global.

Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath mengatakan, harga pangan telah meningkat paling tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah. Kondisi ini bisa menyebabkan kerawanan pangan, menambah beban rumah tangga miskin, dan berisiko menyebabkan kerawanan sosial.

Gangguan pasokan akibat pandemi dan anomali cuaca serta kenaikan harga pangan dan biaya logistik menyebabkan beberapa negara kekurangan input utama dan menurunkan aktivitas industri manufaktur.

“inflasi harga konsumen meningkat pesat, seperti di AS, Jerman, dan di banyak negara berkembang,” kata Gopinath melalui keterangan pers di Jakarta.

Sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) melaporkan, Indeks Harga Pangan pada September 2021 sebesar 130 atau naik 32,8 persen secara tahunan. Indeks tersebut merupakan angka tertinggi sejak sepuluh tahun terakhir. Kenaikan indeks menjadi di atas 100 itu sudah terjadi selama 11 bulan terakhir atau per Oktober 2020.

Lonjakan indeks tersebut didorong harga serealia, terutama gandum, beras, dan jagung, serta minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan kedelai.

Menghadapi hal itu, IMF meminta setiap negara untuk menangani pandemi dengan optimal, termasuk di dalamnya terkait aspek pengelolaan finansial dan pemulihan ekonomi. IMF juga berharap setiap negara dapat mengendalikan inflasi dengan baik.

Olahan pangan naik

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menuturkan, harga bahan baku pangan impor, seperti gandum, beras, dan gula, bahkan pewarna dan pengawet makanan, naik antara 20-30 persen. Hal ini semakin memberatkan usaha dan industri makanan-minuman yang masih belum pulih sepenuhnya dari imbas pandemi Covid-19.

Kenaikan harga bahan baku pangan ini tentu akan berimbas pada kenaikan produk-produk makanan-minuman olahan. Kenaikan harga produk olahan pangan itu juga akan dipengaruhi oleh kenaikan biaya logistik dan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun depan.

“Harga produk-produk makanan-minuman itu diperkirakan naik 5-10 persen. Hingga akhir tahun ini, kami tidak akan menaikkan harganya. Kenaikan harga produk-produk itu baru akan dilakukan pada awal 2022,” ujar Adhi.

Adapun terkait krisis energi dan anomali cuaca di sejumlah negara, kata Adhi, sejumlah anggota Gapmmi khawatir tidak bisa mendapatkan pasokan bahan baku pangan impor. Hal itu terjadi lantaran berkurangnya produksi bahan pangan dan turunnya aktivitas manufaktur di sejumlah negara.

Namun, di sisi lain, sejumlah anggota Gapmmi juga membidik peluang peningkatan ekspor, terutama ke negara-negara yang mengurangi aktivitas manufakturnya akibat krisis energi, seperti China, AS, Jepang, India, dan sejumlah negara di Eropa.

“Bahkan ada sejumlah perusahaan makanan-minuman yang mendapatkan jasa kerja sama titip produksi (original equipment manufakturer/OEM) dari perusahaan di China. Mereka memproduksi makanan dengan merek, label, standardisasi, dan komponen yang diminta, kemudian mengirimnya kembali ke perusahaan di negara tersebut,” katanya.

Pengelolaan fiskal

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah akan terus diarahkan untuk mendukung upaya pengendalian pandemi Covid-19, menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi, sekaligus mengakselerasi reformasi struktural.

Komitmen itu tercermin dalam kebijakan APBN 2022 yang menunjukkan adanya sikap kewaspadaan dan antisipatif dari pemerintah terhadap peningkatan risiko global.

Salah satu wujud antisipasi pemerintah adalah dengan memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan melalui reformasi perpajakan. Pemerintah dan DPR telah menyetujui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang merupakan salah satu tonggak reformasi perpajakan demi keberlanjutan fiskal di jangka menengah, penguatan basis pajak, serta APBN yang sehat untuk kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semangat pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi, pemerintah berupaya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan inklusif di tengah lingkungan global yang menantang,” kata Febrio.

Menurut dia, salah satu risiko global yang diwaspadai pemerintah adalah penyebaran pandemi Covid-19. Meski Indonesia telah melewati puncak gelombang Covid-19, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapabilitas dalam penanganan pandemi.

Hingga 12 Oktober 2021, total vaksinasi Indonesia mencapai 157,93 juta dosis atau 28,87 persen terhadap populasi. Jumlah ini terdiri dari vaksinasi dosis pertama mencapai 100,32 juta dosis (36,68 persen populasi) dan dosis kedua 57,61 juta dosis (21,06 persen populasi).

Efektivitas berbagai kebijakan, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan akselerasi vaksinasi, kata Febrio, telah menjadi faktor yang membuat situasi pandemi di dalam negeri sudah jauh lebih terkendali.

“Seiring dengan membaiknya situasi pandemi Covid-19 di dalam negeri, momentum pemulihan ekonomi telah menguat khususnya sejak September 2021. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia pada tahun ini di kisaran 3,7-4,5 persen,” ujar Febrio.

 

Sumber: Harian Kompas. Edisi: Jumat, 15 Oktober 2021. Rubrik Ekonomi dan Bisnis. Halaman 9.

Kategori Target Audience: 
Kategori Fakultas: 
Kategori Konten: