Lembaga Demografi: Peluncuran Joint Policy Paper
Modernisasi Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Solusi Fintech Government to Person (G2P)
Hana Fajria – Humas FEB UI
Depok – (20/11/2020) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerja sama dengan Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, meluncurkan Joint Policy Paper bertajuk “Modernisasi Government to Person (G2P) Melalui Solusi Financial Technology (FinTech) di Indonesia” secara daring pada Jumat, 20 November 2020.
Narasumber dalam acara ini Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden/Sekretaris Eksekutif (Ad-Interm) TNP2K dan Budi Gandasoebrata, Managing Director GoPay, Vice Chairman (AFTECH), dengan moderator Turro Wangkaren, Kepala Lembaga Demografi FEB UI.
Bambang Widianto dalam presentasinya menyampaikan tentang perbaikan mekanisme penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi keuangan (fintech). Menurutnya, penggunaan tekonologi fintech dengan biometrik wajah sebagai otentifikasi merupakan pilihan yang paling optimal karena mudah, aman, murah tidak memerlukan persyaratan kepemilikan alat transaksi seperti kartu debit, kode QR, atau smartphone di rumah penerima manfaat. Cukup di tingkat merchant/toko dan tidak memerlukan perubahan perilaku dari sisi penerima manfaat.
“Agar fintech biometrik wajah dapat dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah, perlu disiapkan infrastruktur penyimpanan dan pengelolaan data biometric. Perlu adanya standar industri penyediaan layanan, penguatan regulasi dan adopsi teknologi fintech. Otentifikasi biometrik wajah diadopsi secara bertahap, serta tidak mengganggu pelaksanaan penyaluran bantuan dengan kartu debit,” jelasnya.
Narasumber selanjutnya, Budi Gandasoebrata, memaparkan perkembangan dan peran fintech dalam penyaluran bantuan sosial serta pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan fintech di Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah penyelenggara fintech yang sudah berstatus hukum, beragam model, jenis dan variasi solusi fintech, serta pemanfaatan dan/atau adopsi fintech.
“Pemain fintech cukup banyak memberikan manfaat dalam membantu penyaluran dana bantuan. Tidak dipungkiri ada tantangannya seperti konektivitas internet dan kepemilikan smartphone yang masih terbatas, Pilpres No. 56 Tahun 2017 yang masih membatasi penyalur dalam penyaluran bansos secara non tunai, dan preferensi masyarakat terhadap uang tunai serta rendahnya literasi keuangan maupun literasi digital,” papar Budi.
Policy paper ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengadopsi pengunaan fintech dengan teknologi otentifikasi biometrik wajah secara bertahap, sebagai standar teknologi penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah kepada keluarga atau rumah tangga. Penulisan policy paper ini didukung oleh Tim Klaster Perlindungan Sosial Lembaga Demografi FEB UI (Diahhadi Setyonaluri, Dinda Srikandi Radjiman, Khalida, dan Calvin Aryaputra). (hjtp)