MGN Summit Indonesia 2021 “Economic Recovery: How to Accelerate Economic dan Public Health: Vaccine What to Expect”
Rifdah Khalisha – Humas FEB UI
DEPOK-(27/01/2021) Media Group News (MGN) menggelar kegiatan diskusi MGN Summit Indonesia 2021 “Economic Recovery: How to Accelerate Economic dan Public Health: Vaccine What to Expect” pada Rabu (27/01). MGN Summit menggabungkan konsep off air dan on air, berupaya menemukan solusi di tengah pandemi dalam bidang ekonomi, kesehatan masyarakat, energi hijau, dan pariwisata.
Acara terdiri dari dua sesi sesuai topik pembahasan. Pada sesi pertama Economic Recovery, menghadirkan narasumber, yakni Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Riset dan Teknologi Bambang P. Sumantri Brodjonegoro, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.
Hadir pula para panelis, yakni Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Ketua Himbara Sunarso, CEO Investree Adrian Gunadi, Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani, dan Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fadjar B. Hirawan.
Ari Kuncoro menjelaskan, “Tingginya kebutuhan impor disebabkan mahalnya harga bahan baku industri dari dalam negeri. Sementara itu, bahan baku dalam negeri menjadi mahal karena pelaku industri harus melalui proses birokrasi dan regulasi yang rumit untuk mendapatkan bahan baku. Berbeda dengan regulasi proses impor lebih mudah dan murah. Maka tak heran jika banyak pengusaha lebih memilih impor kebutuhan produksi.”
Dalam hal ini, butuh titik temu antara undang-undang (UU) dengan kebutuhan industri. Sebenarnya, usulan UU Cipta Kerja oleh pemerintah bertujuan mengakomodir titik temu tersebut dengan menciptakan komunitas industri yang lebih lengkap dan terhubung.
Menurut Ari, kondisi defisit perekonomian Indonesia kini adalah suatu kondisi yang dibutuhkan, “Defisit seolah memberi uang muka demi berjalannya perekonomian ke arah positif. Ada rangkaian arah dan rencana yang jelas sehingga ekspektasi masyarakat menjadi positif. Kemudian, aktivitas penawaran dan permintaan dapat kembali berjalan.”
“Defisit tak selalu berkonotasi negatif apabila melalui perencanaan jelas. Pada masa defisit, penggunaan anggaran harus terarah dan efektif. Di awal, anggaran bisa mulai dialokasikan terlebih dahulu untuk bantuan sosial, distribusi vaksinasi, pemungutan pajak, hingga restrukturisasi ekonomi,” tutup Ari dalam sesi diskusi.
Sri Mulyani membahas perkembangan dan pemulihan ekonomi Indonesia pada saat pandemi. Ia menyampaikan, “Dalam mengelola dan menjaga perekonomian, Indonesia tidak selalu berada pada kondisi aman dan sesuai target. Selalu ada hambatan atau krisis, baik yang berasal dari luar seperti global financial crisis maupun yang berasal dari dalam negeri seperti bencana alam.”
“Selama lebih dari satu dekade terakhir, ekonomi global kerap menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi COVID-19 di tahun 2020 menjadi yang terhebat. Seluruh negara di dunia mengalami kontraksi perekonomian yang sangat dalam dan meningkatnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena COVID-19 menghantam sisi penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak,” sambungnya.
Pemerintah terus berupaya menangani COVID-19 dan meminimalkan dampak buruk ekonomi dan sosial. Instrumen APBN menjadi kebijakan yang luar biasa penting. Terbukti, kontraksi ekonomi, pelebaran defisit fiskal, dan utang Indonesia relatif moderat dibandingkan banyak negara lain. Menurut perkiraan, kontraksi perekonomian Indonesia masih bisa dikendalikan pada kisaran 2,2 persen.
Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 terus menunjukkan perkembangan positif, didukung oleh tercapainya output serta tujuan dari program yang sudah direncanakan, yakni dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan pemda, dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta insentif usaha.
Indonesia telah mengambil langkah besar dan terukur untuk menghadapi pandemi, seperti mengatasi penyebaran COVID-19, melindungi daya beli jutaan masyarakat miskin dan rentan, hingga menjaga keberlangsungan dunia usaha termasuk UMKM. Langkah tersebut didukung oleh sinergi antar institusi dan seluruh elemen bangsa.
“Di tahun ini, APBN 2021 bersifat ekspansif dan konsolidatif. APBN berfokus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Kebijakan strategis APBN 2021 mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, serta bidang teknologi informasi dan komunikasi,” jelas Sri di akhir pemaparan.