Depok (5/3) - Dalam era globalisasi yang serba terkoneksi ini, Indonesia perlu kembali memikirikan bagaimana sistem dan praktik desentralisasi yang sudah berjalan hingga saat ini. Misalnya, pemerintah perlu memikirkan bagaimana kewenangan pusat dan daerah yang tidak singkron dapat menyebabkan daya saing suatu negara terhambat.Oleh karenanya, dalam rangka memperingati Lustrum (peringatan ulang tahun ke-5), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) secara kongkrit menjawab tantangan tersebut melalui kegiatan Bedah Buku, yang merupakan salah satu rangkaian acara Dies Natalis FIA UI ke-5 di Auditorium Juwono Sudarsono Universita Indonesia, Kamis (5/3/20).Acara ini membedah tiga buku yaitu 'Memimpin Reformasi Birokrasi' yang ditulis oleh Dekan FIA UI Eko Prasojo, 'Dua Sisi Mata Uang' yang ditulis oleh Hora Tjitra, serta buku 'Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia' oleh Partner Tax Research & Training Services DDTC oleh Bawono Kristiaji.Dalam sambutannya, Dekan FIA UI Eko Prasojo menjelaskan bahwasanya sebaik apapun regulasi yang dimiliki oleh Indonesia, kalau birokrasi yang menjalankannya tidak baik dan masih korup maka tidak akan baik implementasinya."Kesulitan investasi bukan semata-mata permasalahan di pusat saja, melainkan permasalahan di daerah, karena problem perizinan juga terletak di daerah. Kualitas pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sebenarnya juga mempengaruhi bagaimana birokrasi berjalan," ujarnya.Setelahnya, acara bedah buku dimulai dengan pemaparan buku 'Memimpin Reformasi Birokrasi' oleh Eko Prasojo. Dalam kesempatannya, Eko menjelaskan bahwa di masa depan, birokrasi di Indonesia akan sangat bergantung kepada globalisasi dan digitalisasi."Kuncinya ada di kualitas politik dan demokrasi yang baik, institusi dan governansi yang kuat, serta strategi pembangunan ekonomi. Untuk itu, harus ada perubahan dari internal pemerintah itu sendiri," jelasnya."Di masa depan, Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dimana saja tidak perlu terikat oleh waktu dan tempat. Karena itu, di masa depan yang paling penting dalam aspek bukan kehadiran, melainkan produk pekerjaan yang dihasilkan. Oleh karenanya, pada Ibukota yang baru saya berharap tidak ada gedung yang terlalu banyak dibangun," ujarnya.Pembahas selanjutnya, Hora Tjitra menjelaskan dalam bukunya 'Dua Sisi Mata Uang', bahwa perubahan dalam organisasi kata kuncinya terletak pada sistem dan pemimpinnya. "Di Indonesia yang penting adalah bagaimana cara mengubah manusia dan kesulitan apa yang dihadapi pemimpin untuk mengubah karyawan. Sementara kalau di luar negeri, fokusnya lebih ke sistemnya," ungkapnya.Menurutnya, perubahan yang baik itu harus dari dua sisi. "Perubahan harus memikirkan aspek jangka panjang. Perubahan dari pemimpin (leader) kuncinya ada di pembelajaran, tentang bagaimana pemimpin mau terus belajar dan berbenah," jelas Hora.Berikutnya, Bawono Kristiaji yang akrab disapa mas Aji ini memaparkan bahwa buku 'Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia' menawarkan konteks reformasi dan administrasi dibidang perpajakan."Fragmentasi pajak yang terdiri dari multidisiplin, namun pada hakikatnya harus dikembalikan secara menyeluruh ke dalam disiplin ilmu administrasi dan politik. Pemungutan pajak yang optimal didasari atas empat hal, yaitu kontraprestasi yang dilakukan negara, kontrak fiskal, kondisi masyarakat, serta komitmen politik," ungkap Aji.Selain itu, menurutnya komitmen politik juga menjadi hal yang utama. "Sejarah peradaban Indonesia sangat tergantung dari kemauan politik. Komitmennya ini kadang-kadang yang menyebabkan perubahan berhenti di tengah jalan ataupun tidak diselesaikan," jelasnya.Diketahui, Lustrum Dies Natalis FIA UI tahun ini mengangkat tema Globalisasi dan Desentralisasi: Bakti FIA UI untuk Bangsa dan Negara. Acara bedah buku ini juga dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari kalangan umum, mahasiswa dan alumni FIA UI. Adapun ketiga buku ini dibahas oleh Menteri PANRB 2011-2014 Azwar Abubakar, Profesor Perpajakan Indonesia Haula Rosdiana, dan pakar SDM sektor privat Pantius Drahen Soeling. Turut hadir juga dalam acara ini Ketua KASN Agus Pramusinto, Komisioner KASN Rudi Sumarwono, Sekjend Departemen Keuangan 2005 J.B. Kristiadi, Peniliti Senior LIPI Siti Zuhro, serta Guru Besar Kebijakan Publik UGM Mustopadidjaja.