Turro Wongkaren di Forum Diskusi Salemba 71: ILUNI UI Buat Refleksi dan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi untuk Pemerintah

 

Turro Wongkaren di Forum Diskusi Salemba 71: ILUNI UI Buat Refleksi dan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi untuk Pemerintah

Turro Wongkaren di Forum Diskusi Salemba 71: ILUNI UI Buat Refleksi dan Rekomendasi Kebijakan Ekonomi untuk Pemerintah

 

DEPOK – (18/12/2021) Tim ekonomi Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) telah merumuskan refleksi ekonomi 2021, serta rekomendasi untuk pemerintah dalam rangka menyongsong 2022. Rekomendasi bertajuk “Catatan Ekonomi Indonesia 2021” ini mencakup berbagai topik di antaranya makroekonomi, kebijakan moneter, fiskal, human capital, dan transformasi digital yang disajikan oleh ekonom muda Policy Center ILUNI UI yaitu Ma’rifatul Amalia, Muhammad Fadli Hanafi, Irsyan Maududy, Mekhdi Ibrahim Johan, Satrio Mukti Wibowo, dan Diana Laurencia Sidauruk.

Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian mengatakan, kertas kerja ini merupakan gagasan dan pemikiran dari para ekonom muda alumni UI yang tergabung dalam Policy Center. Dia berharap, catatan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah.

“Kertas kerja yang akan disampaikan mencakup peran dan pengaruh eksternal, yaitu bagaimana posisi dan interaksi Indonesia dalam perekonomian global dan kebijakan internal dalam menghadapi tantangan yang ada terhadap ekonomi Indonesia,” ungkap Andre dalam sambutannya di acara diskusi daring Forum Diskusi Salemba dengan tema “Catatan Ekonomi Indonesia 2021”, Sabtu (18/12).

Ketua Policy Center ILUNI UI M. Jibriel Avessina menjelaskan, kertas kerja ini menjadi respon atas apa yang terjadi pada masyarakat. Kertas Kerja “Catatan Ekonomi Indonesia di 2021” sendiri merupakan kertas kerja keenam yang telah dirilis Policy Center ILUNI UI. “Tagline ILUNI UI saat ini gerakan kohesi kebangsaan. Kontribusinya dari berbagai macam bidang, salah satunya dari aspek ekonomi. Kita dituntut untuk memberi refleksi dan masukan-masukan terkait isu dan situasi perkembangan ekonomi terkini,” jelasnya.

Menanggapi pemaparan kertas kerja “Catatan Ekonomi Indonesia di 2021”, ekonom senior Hendri Saparini memberikan apresiasi, serta menilai laporan tersebut cukup komprehensif. Meski begitu, sebagai catatan tambahan, Hendri mengingatkan agar pemerintah tidak hanya sekadar befokus pada pemulihan ekonomi lebih tinggi. Pemerintah juga perlu melakukan perubahan struktur agar tak mengalami kejadian porak-poranda manufaktur seperti pada krisis 98. “Kalau di 2022 kita tidak ada perubahan kebijakan, kita pulih tapi struktur tidak membaik, justru memburuk. Maka itu jadi pekerjaan rumah (PR) lebih besar lagi. Di 2023 kita sudah tidak punya kemewahan lagi untuk memberikan PEN lebih besar karena kita harus kembali pada defisit yang sesuai UU,” tegas Hendri.

Kepala Lembaga Demografi UI Turro Wongkaren, Ph.D., pun menanggapi, perlu membedakan rencana jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, perlu memastikan pandemi menjadi endemi, serta memulihkan kondisi ekonomi-sosial. Untuk jangka panjang, dia menyarankan agar memperhatikan APBN yang berkelanjutan untuk masa depan (generational equity), serta ekosistem pembangunan human capital. “Kebijakan ekonomi tidak bisa lagi hanya tentang isu-isu ekonomi konvensional, tapi tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan sosial,” tukas Turro.

Lebih lanjut, Ekonom Trimegah Fahrul Fulvian menyoroti, dari pasar tenaga kerja, pertumbuhan hiring baru perusahaan tidak bisa setinggi sebelumnya. Setelah pandemi, orang punya kecenderungan kerja freelance. “Ini bisa dimasukkan juga untuk policy ke depan, bagaimana menghadapi pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerjanya, tidak growing dengan pertumbuhan sektor formal yang menjanjikan pekerja tetap,” ucap dia.

Berikut merupakan berbagai analisis serta rekomendasi yang diberikan tim ekonomi Policy Center ILUNI UI dalam berbagai aspek:

1. Makroekonomi, Kebijakan Moneter, dan Fiskal

COVID-19 berdampak langsung pada kinerja ekonomi Indonesia (hingga mengalami resesi) sebelum akhirnya tumbuh positif pada Q2-2021 sebesar 7,07% pada Q3-2021 sebesar 3,51%. Sektor dengan kinerja paling baik pada Q2-2021 mencakup transportasi, sedangkan pada Q3-2021 adalah jasa kesehatan.

Sektor manufaktur merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, sehingga jangkauan vaksin harus lebih masif dan cepat agar ekonomi kembali berputar. Dari sisi moneter suku bunga yang dipertahankan pada angka 3,5% diharapkan dapat mendorong permintaan kredit, namun harus dibarengi dengan bangkitnya sisi supply dan demand dalam perekonomian. Dari sisi fiskal, catatan penting ada pada aspek UMKM yang memiliki serapan anggaran masih paling rendah. Ini jadi pekerjaan rumah untuk pemulihan ekonomi nasional.

2. Human Capital: Perlindungan Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan

Dari segi aspek human capital ada dua indikator utama, yakni kemiskinan dan pengangguran. Sepanjang pandemi COVID-19, angka kemiskinan meningkat di bulan Maret 2021 dibanding 2019, hingga ke angka dua digit. Sedangkan, angka pengangguran walau Agustus sudah menurun, belum mencapai kondisi sebelum pandemi.

Untuk itu, ILUNI UI menyarankan pada aspek perlindungan sosial, agar pemerintah mempersiapkan sistem jaring pengaman sosial yang lebih adaptif terhadap krisis. Salah satunya dengan mempercepat sistem registrasi sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan. Dari aspek pendidikan, perlu upaya memperkecil gap dan learning loss, terutama di pendidikan dasar. Pada aspek kesehatan, perlu mewaspadai varian Covid lainnya (seperti Omicron) dengan mempercepat proses booster, serta menyiapkan sarpras dan faskes yang lebih memadai pada kondisi krisis.

3. Transformasi Digital

ILUNI UI mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital pada dana bantuan sosial dan pemerintah. Reformasi birokrasi dan transformasi digital merupakan salah satu cara utama dalam mengurangi korupsi dan mewujudkan good governance.

Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan aplikasi SP4N-LAPOR perlu terus disempurnakan. Khususnya melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR agar tercipta layanan pengaduan pelayanan publik yang berkualitas dan terpadu.

Masyarakat juga diharapkan bisa berpartisipasi aktif melakukan pengawasan dalam upaya mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, di antaranya dengan menggunakan tools bernama Opentender yang dikembangkan oleh ICW. Opentender dapat membantu warga memantau potensi kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cara melihat rincian kegiatan tender, tren kuantitas dan nilai PBJ per bulan, kompetisi, efisiensi lembaga, integritas, nilai manfaat uang, dan sebagainya.

 

Informasi selengkapnya: Devi Irma Safitri +62 813 8044 9686 (Sekretariat ILUNI UI)

Kategori Target Audience: 
Kategori Fakultas: 
Kategori Konten: