Image:
Pada Jumat (10/01) di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Azrin Rasuwin berhasil mempertahankan disertasi nya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung” di hadapan para penguji sekaligus mendapatkan gelar doktor di bidang Ilmu Administrasi.
Disertasi ini di latar belakangi oleh bencana yang melanda dunia merupakan peristiwa yang tidak terduga dan datangnya tiba-tiba serta menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup signifikan dan dapat dikategorikan sebagai peristiwa alam.
Kejadian bencana mengakibatkan banyak negara menanggung tingkat kematian akibat bencana yang paling buruk. Korban jiwa dari kejadian bencana di Indonesia kurun waktu 2010-2017 mencapai 1.907 jiwa.
Penanganan pemulihan pasca bencana di Indonesia mengalami sejumlah hambatan. Empat tahun setelah kejadian bencana erupsi Sinabung yang terjadi pada 29 Agustus 2010 belum dimulai proses pemulihan pasca bencana.
Menurut dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Erupsi Sinabung tahun 2015, letusan pertama terjadi pada 29 Agustus 2010 dan kembali terjadi pada tahun 2013.
Proses implementasi pemulihan pasca bencana dapat dimulai jika status tanggap darurat dicabut. Hal ini mengakibatkan proses pembuatan Rencana Aksi pemulihan pasca bencana menjadi tertunda dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2015.
Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo juga menjadi salah satu sebab Pemerintah Daerah Kabupaten Karo belum sepenuhnya dapat menangani penanggulangan bencana erupsi Sinabung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pasca bencana erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle.
Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terjadi, relokasi serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi.
Pendekatan implementasi kebijakan kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja namun melalui pendekatan yang tidak biasa perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.
Analisis menggunakan konsep Grindle, faktor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.
Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.