Image:
Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mengadakan dialog daring bertajuk "Defining Nurani #6: Human Security dalam Diplomasi Multilateral" pada Jumat (10/7). Sebagai pembicara, Nara Masista Rakhmatia (Diplomat RI di PTRI Jenewa; S1 HI FISIP UI 2002) dan sebagai pembahas, Hariyadi Wirawan Ph.D (Staf Pengajar Departemen HI FISIP UI).
Nara menjelaskan, terdapat beberapa pesan kunci yang pertama elemen-elemen people-centred, pendekatan komperhensif dan pembahasan spesifik konteks dalam human security telah terinternalisasi dalam berbagai diskusi di internasional. Kedua, peran dan ruang gerak bagi para pemangku kepentingan terkait yang terbuka dan dianggap penting. Ketiga negara tetap memiliki peran kuat dan ruang gerak dalam penetapan konteks dan kepemilikan nasional serta isu yang menjadi prioritas. Ada beberapa kategori human security seperti economic, food, health, environmental, personal, community dan political.
“Dalam pembahasan human security di PBB, dimulai dari United Nations Development Programme Human Development Reports tahun 1994 yaitu freedom from fear and freedom from want. Dilanjutkan dengan millennium summit oleh sekjen Kofi Annan pada tahun 2000. Pembahasan human security terus di dorong oleh PBB melalui beberapa mekanisme seperti Commission on Human Security pada tahun 2001, meeting dan diskusi,” ujar Naya.
Lebih lanjut Nara menerangkan, pemahan human security pada diplomasi multilateral terlihat dari pemahaman yang berbeda dari tanggung jawab untuk melindungi dan implementasinya, tidak melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan pemaksaan dan tidak menggantikan keamanan negara serta pemerintah mempertahankan peran dan tanggung jawab utama untuk memastikan kelangsungan hidup, kehidupan dan martabat warga negara mereka.
Pada dasarnya keeamanan manusia harus dilaksanakan dengan rasa hormat penuh untuk tujuan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam PBB termasuk penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara, integritas teritorial dan tidak ada campur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik negara.
Isu-isu yang tekait human security adalah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, perubahan iklim, tenaga kerja, suistainable development goal dengan tema ‘Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development’, kemudian the new urban agenda diadopsi pada Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador. Hal ini mewakili visi bersama untuk masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Jika direncanakan dengan baik dan dikelola dengan baik, urbanisasi dapat menjadi alat yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang dan maju.