Setelah Laba Industri Perbankan Mencetak Rekor
Oleh: Prof. Dr. Budi Frensidy – Guru Besar FEB UI
KONTAN – (12/3/2024) Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang sudah dipublikasi, ada enam emiten jumbo di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pendapatan minimal mencapai Rp100 triliun
Keenam emiten itu adalah ASII (Rp316,6 triliun), BBRI (Rp179,0 triliun), BMRI (Rp132,5 triliun), UNTR (Rp128,6 triliun), BBCA (Rp112,2 triliun), dan ADRO (Rp100,4 triliun).
Masih akan ada lima emiten lagi yang masuk klub berpendapatan ratusan triliun rupiah ini. Mereka adalah TLKM, HMSP, GGRM, INDF, dan AMRT. Kelimanya belum mengumumkan laporan keuangan.
Dari enam emiten jumbo yang laporan keuangannya sudah beredar di atas terlihat dominasi industri perbankan dengan tiga emiten yaitu BBRI, BMRI, dan BBCA.
Sejatinya inilah sektor yang mengalami pertumbuhan laba bersih tertinggi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir.
Walaupun emiten jawara dari aspek pendapatan adalah Astra International, emiten yang meraup laba bersih terbesar di tahun 2023 adalah bank yaitu BBRI dengan bottom line Rp60,1 triliun. Memahami spread atau net interest margin perbankan kita tertinggi di Asia Tenggara, kita tidak kaget membaca kinclongnya laba industri perbankan.
Berdasarkan catatan Kontan beberapa waktu lalu, net interest margin (NIM) bank Singapura hanya dalam rentang 1,5%–2%, Malaysia di 1,5%–2,4%, dan di Thailand 2,2%–3,3%.
Sementara empat bank terbesar kita menikmati NIM beberapa kali lipatnya sepanjang tahun 2023 lalu, yakni antara 4,5% sampai 8%.
Di peringkat pertama ada BBRI, merealisasikan NIM sebesar 7,95% di sepanjang tahun 2023. Menyusul BMRI dengan 5,48%, BBCA 5,54%, dan BBNI di 4,5%. Dengan spread gendut ini wajar saja jika total laba perbankan kita terus mencetak rekor baru setiap tahun. Lalu menobatkan BBRI menjadi emiten dengan laba terbesar tahun 2023.
Total laba perbankan kita naik delapan kali lipat atau rata-rata 14,8% per tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2023 yaitu dari Rp30,6 triliun menjadi Rp243,3 triliun.
Pertumbuhan sebesar ini 8,5% di atas kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari awal tahun 2008 hingga akhir 2023 yang hanya 6,3% per tahun (2.746–7.273). Jauh mengungguli kinerja indeks LQ45 yang tahunan naik 3,5% (564–974).
Dengan laba dan spread tebal, tidak mengherankan jika begitu banyak bank asing mengakuisisi bank-bank kita. Sebut saja BNGA, BDMN, BTPN, NISP, BNII, BBKP, SDRA, dan BNLI. Banyak bank dari Singapura, Malaysia, Jepang, China, Hong Kong, Korea, Thailand, Australia, Amerika, Inggris, dan India masuk dan membuka cabang di sini.
Sebaliknya, cuma sedikit bank nasional kita yang bisa menembus mancanegara. Penyebabnya, modal terbatas dan ketatnya regulasi.
Awalnya para pembuat kebijakan yang mempermudah kepemilikan asing berharap, kebijakan spread yang rendah di negara-negara asal bank itu dapat ditularkan di sini. Kenyataannya, mereka justru sangat menikmati margin.
Secara ekonomi mikro, spread perbankan yang kebesaran ini menaikkan producer surplus dan menggerus habis consumer surplus. Padahal surplus konsumen adalah salah satu ukuran utama kesejahteraan masyarakat yang paling sering digunakan.
Keuntungan bank dari kantong para debitur layaknya sebuah permainan zero-sum. Penabung hanya dapat bunga kecil di bawah 1% setahun, saat sebagian besar peminjam dikenakan bunga dobel digit. Bunga tabungan serendah ini tidak cukup untuk biaya administrasi bulanan bank yang sudah sekitar Rp20.000.
Jika saja spread turun, debitur dan deposan bank sama-sama senang. Peminjam akan membayar bunga yang lebih rendah dan deposan akan memperoleh bunga lebih besar. Bunga yang lebih tinggi diprediksi juga akan mencegah capital outflow dan menahan depresiasi rupiah.
Penurunan spread tidak kalah pentingnya dengan kenaikan IHSG. Jumlah penabung dan deposan serta debitur dan perusahaan yang tidak punya akses ke pasar modal jauh lebih banyak daripada investor saham dan jumlah emiten. Intinya, sebagian besar orang Indonesia lebih berkepentingan dengan intermediation fee yang rendah.
Jika pemerintah serius ingin lebih menyejahterakan rakyatnya, penurunan spread harus menjadi prioritas. Belajarlah dari kisah sukses penurunan bunga utang kartu kredit dari 3% sebulan menjadi sekitar 1,5% hingga 1,75% saat ini.
Kita juga menyambut hangat keberpihakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memaksa penurunan bunga pinjaman daring dari 0,4% per hari tahun lalu menjadi 0,3% tahun ini, 0,2% tahun depan dan hanya 0,1% di tahun 2026 nanti.
Kini kita menantikan gebrakan OJK untuk penurunan spread atau pengendalian NIM dalam oligopoli perbankan. Langkah ini setelah penurunan bunga utang kartu kredit dan pinjaman online (pinjol) serta aturan transparansi suku bunga kredit. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu mengagendakan pembahasan aturan NIM ini dalam rapat mereka berikutnya.
Aksi penurunan spread ini dapat dimulai dari empat bank terbesar kita. Kita ketahui bersama, empat bank oligopolis ini menguasai Rp184,7 triliun atau 75,9% dari total laba industri perbankan yang sebesar Rp243,3 triliun.
Gebrakan bank-bank papan atas itu akan disambut positif pelaku usaha yang membutuhkan kredit. Investasi baru dan ekspansi usaha akan menggeliat yang pada akhirnya akan menggairahkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju 6%.
Berikutnya yang juga perlu perhatian otoritas adalah penggunaan bunga acuan untuk bunga mengambang kredit pemilikan rumah (KPR). Untuk fair buat para peminjam, harus ada acuan bank untuk menetapkan bunga mengambangnya. Apakah itu bunga KPR baru bank itu, bunga depositonya, atau Bank Indonesia (BI) rate.
Praktik bunga mengambang tanpa acuan seperti saat ini menyebabkan bunga dikerek setinggi mungkin dan hampir tidak pernah turun. Keberpihakan otoritas untuk aturan bunga mengambang ini dapat dimulai dari empat bank terbesar kita di atas yang menikmati lebih dari 3/4 laba perbankan nasional.
Sumber: Koran Kontan. Edisi: Selasa, 12 Maret 2024. Rubrik Bursa – Wake Up Call. Halaman 4.