Image:
Center for International Relations (CIREs) FISIP UI, menyelenggarakan diskusi terbuka untuk umum dengan mengangkat isu aktual “Perubahan Peta Politik di Malaysia dan Arah Demokratisasi: Perspektif Indonesia”, yang diselenggarakan pada Selasa (10/03) di Miriam Budiarjo Research Center (MBRC) FISIP UI.
Perdana Menteri Mahthir Mohammad mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia, Yang DiPertuan Agung Abdullah, pada Senin (24/02). Hal ini menjadi babak baru sekaligus ujian bagi koalisi Pakatan Harapan yang memenangkan pemilihan umum pada 9 Mei 2018, setelah mengalahkan pesaing mereka, Barisan Nasional.
Langkah mendadak Mahathir membuat Pakatan Harapan semakin goyah, sebab sebelumnya mereka juga sudah diterpa sejumlah masalah yang memicu keretakan. Salah satu masalah utama yang terus diperdebatkan di dalam tubuh Pakatan Harapan adalah soal pemindahan kekuasaan dari Mahathir kepada Anwar.
Sejumlah faksi di Pakatan Harapan bersikap berseberangan terkait masalah tersebut. Ada yang mendesak Mahathir untuk segera mengundurkan diri. Sedangkan lainnya meminta hal itu tidak perlu dibahas karena menjadi kewenangan penuh Mahathir.
Pada bulan Maret 2020 Muhyiddin Yassin, Presiden Partai Pribumi Malaysia Bersatu (Partai Bersatu) yang juga mantan Menteri Dalam Negeri Kabinet Pakatan Harapan resmi dilantik sebagai Perdana Menteri kedelapan Malaysia. Pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan serta sumpah simpan rahasia sebagai perdana menteri tersebut berlangsung di Balai Singgahsana Kecil, Istana Negara. Muhyiddin langsung dilantik oleh Raja Malaysia atau Yang Dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
“peralihan kekuasaan dari Mahathir ke Muhyiddin menjadikan keadaan Malaysia sekarang ini tidak stabil karena Muhyiddin kesukaran dalam memilih Menteri. Muhyiddin harus memilih di kalangan UMNO tetapi dia sudah berjanji tidak akan memilih mereka yang tidak bersih, sementara sebagian besar tokoh UMNO sedang diselidiki terkait kasus korupsi,” jelas Cecep Hidayat.
Cecep Hidayat juga mengatakan, kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin hanya 19% (6 dari 31 Menteri) berasal dari kelompok ras minoritas. Hanya ada satu Cina dan satu India, kontras jika dibandingkan dengan populasi Cina yang 20,6% dan India yang 6,2%. Representasi kelompok ras, perempuan dan generasi muda pada kabinet Perikatan Nasional Perdana Menteri Muhyiddin lebih sedikit jika dibandingkan dengan kabinet Perdana Menteri terdahulu, Mahathir.
“Impact perubahan politik Malaysia pada demokrasi Malaysia dan kebijakan luar negeri nya. Kalau dari politik domestiknya, politik identitas akan selalu memainkan peranannya, politik islam sangat kuat dimainkan. Dalam kebijakan luar negeri Malaysia pro terhadap kepentingan islam. Lebih memerhatikan isu-isu tentang islam seperti Rohingya,” jelas Rakhmat Syarip.