Ari Kuncoro : Tantangan Periode II Jokowi
Tidak lama lagi Presiden Jokowi akan memulai periode kedua pemerin- tahannya. Ada persamaan antara permulaan pemerintahan periode kedua dengan periode pertama di tahun 2014.
Periode pertama, merupakan tahun-tahun pasca-bonanza komoditas bagi negara-negara penghasilnya. Indonesia harus mencari sumber-sumber baru untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, periode kedua akan dimulai bersamaan dengan meningkatnya prospek resesi di Amerika Serikat (AS) yang berpotensi membawa dunia ke jurang resesi sehingga memerlukan kebijakan melawan siklus (countectclical).
Disrupsi lingkungan kebijakan
Perubahan lingkungan kebijakan baik dalam maupun luar negeri — seperti pergeseran aliansi dunia, perang dagang, perubahan demografis dan perilaku pelaku-pelaku ekonomi — akan menjadi tantangan terbesar. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil tidak dapat lagi hanya menggantungkan diri pada pakem teori konvensional tanpa ada penyesuaian.
Kebijakan-kebijakan yang akan diambil tidak dapat lagi hanya menggantungkan diri pada pakem teori konvensional tanpa ada penyesuaian.
Contoh pertama dari negara Paman Sam, adalah penurunan suku bunga bank sentral AS pada saat masih terdapat ketidaksepakatan tentang waktu tibanya resesi. Pendapat ini didasarkan atas argumen bahwa resesi kali ini adalah buatan manusia akibat perang dagang antara dua lokomotif penggerak perekonomian dunia, AS dan China. Apalagi, data tingkat pengangguran masih menunjukkan ekspansi kesempatan kerja di AS, walaupun data-data sektor keuangan sudah menunjukkan ke arah tibanya resesi di pertengahan atau penghujung tahun 2020.
Contoh lain adalah perilaku pemodal di AS terhadap perubahan kebijakan suku bunga bank sentral AS. Penurunan suku bunga bank sentral AS untuk mendorong perekonomian malahan membuat pemodal tambah khawatir bahwa resesi kian dekat, sehingga mereka memindahkan dananya ke negara-negara Asia yang prospektif. Hal-hal tersebut mengundang beberapa kritik terhadap beberapa kerangka berpikir yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi, misalnya model pengelolaan makroekonomi jangka pendek IS-LM.
Ari Kuncoro : Tantangan Periode II Jokowi
Tidak lama lagi Presiden Jokowi akan memulai periode kedua pemerin- tahannya. Ada persamaan antara permulaan pemerintahan periode kedua dengan periode pertama di tahun 2014.
Periode pertama, merupakan tahun-tahun pasca-bonanza komoditas bagi negara-negara penghasilnya. Indonesia harus mencari sumber-sumber baru untuk dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, periode kedua akan dimulai bersamaan dengan meningkatnya prospek resesi di Amerika Serikat (AS) yang berpotensi membawa dunia ke jurang resesi sehingga memerlukan kebijakan melawan siklus (countectclical).
Disrupsi lingkungan kebijakan
Perubahan lingkungan kebijakan baik dalam maupun luar negeri — seperti pergeseran aliansi dunia, perang dagang, perubahan demografis dan perilaku pelaku-pelaku ekonomi — akan menjadi tantangan terbesar. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil tidak dapat lagi hanya menggantungkan diri pada pakem teori konvensional tanpa ada penyesuaian.
Kebijakan-kebijakan yang akan diambil tidak dapat lagi hanya menggantungkan diri pada pakem teori konvensional tanpa ada penyesuaian.
Contoh pertama dari negara Paman Sam, adalah penurunan suku bunga bank sentral AS pada saat masih terdapat ketidaksepakatan tentang waktu tibanya resesi. Pendapat ini didasarkan atas argumen bahwa resesi kali ini adalah buatan manusia akibat perang dagang antara dua lokomotif penggerak perekonomian dunia, AS dan China. Apalagi, data tingkat pengangguran masih menunjukkan ekspansi kesempatan kerja di AS, walaupun data-data sektor keuangan sudah menunjukkan ke arah tibanya resesi di pertengahan atau penghujung tahun 2020.
Contoh lain adalah perilaku pemodal di AS terhadap perubahan kebijakan suku bunga bank sentral AS. Penurunan suku bunga bank sentral AS untuk mendorong perekonomian malahan membuat pemodal tambah khawatir bahwa resesi kian dekat, sehingga mereka memindahkan dananya ke negara-negara Asia yang prospektif. Hal-hal tersebut mengundang beberapa kritik terhadap beberapa kerangka berpikir yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi, misalnya model pengelolaan makroekonomi jangka pendek IS-LM.
Dari sisi pebisnis, setelah mencapai titik terlemah pada Maret 2019 sejak tahun 2017, Indeks Tendensi Bisnis (ITB) terus membaik. Pada bulan Agustus 2019 ITB mencapai skor 108,1 dibandingkan dengan 102,1 pada triwulan I-2019. Gambaran di atas berlawanan dengan yang terekam di data PDB Indonesia. Pertumbuhan investasi tidak banyak beranjak dari sedikit di atas 5 persen yoy baik untuk triwulan I maupun triwulan II-2019. Gambaran ini didukung oleh industri mesin dan perlengkapan yang mencatat pertumbuhan negatif 3,96 persen.
Pergeseran pola belanja ini bersama dengan berita-berita tentang perang dagang dan resesi dunia tampaknya menjelaskan mengapa masyarakat menahan pengeluaran untuk barang-barang tahan lama, akan tetapi tetap mempertahankan pendidikan dan kesehatan serta hotel dan restoran. Hal ini tercermin dari pertumbuhan negatif dua triwulan terakhir berturut-turut untuk industri alat angkutan, sebesar minus 6,63 dan 3,73 persen yoy. Hal sama terjadi untuk industri barang-barang elektronik dan komputer yang mengalami pertumbuhan negatif 2,52 persen triwulan II-2019.
Pergeseran pola belanja ini bersama dengan berita-berita tentang perang dagang dan resesi dunia tampaknya menjelaskan mengapa masyarakat menahan pengeluaran untuk barang-barang tahan lama, akan tetapi tetap mempertahankan pendidikan dan kesehatan serta hotel dan restoran.
Ekspektasi tampaknya tidak selalu sama dengan perilaku di lapangan. Apalagi jika ditelusuri sampa ke data mikro, yang lebih mencerminkan tingkah laku individu pelaku ekonomi. Ketidakkonsistenan data makro dan mikro timbul dari disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah membuat sumber informasi menjadi sangat beragam dan menyimpulkannya merupakan privasi masing-masing pelaku ekonomi.
Walaupun tidak terdeteksi dari survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), situasi wait and see menjelang penentuan menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi periode kedua juga turut memengaruhi perilaku masyarakat dan pebisnis. Revolusi teknologi informasi menimbulkan kebutuhan untuk menelaah reaksi dari masyarakat yang berpotensi terkena berbagai kebijakan dalam periode kedua nanti. Pada periode kedua, pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin kritis dengan kinerja pemerintahan. Hal ini mengingatkan pada model reputasi, kredibilitas dan time-incosistency yang mulai dikembangkan di tahun 1990-an oleh Alesina, Roubini dan Cohen [1997] dan Kydland dan Prescott [1982).
Dalam model ini berita-berita negatif entah benar atau tidak akan cepat diterima sebagai kebenaran jika tidak ada alternatif informasi. Sebaliknya berita-berita positif akan diverifikasi berulang-ulang sebelum dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Pemerintah dan masyarakat akan saling mengevaluasi sebelum berinteraksi dalam jangka panjang untuk membentuk rasa saling percaya (intertemporal game).
Apa yang perlu diperkuat
Untuk itu ada beberapa hal yang dapat diperkuat. Pertama, adalah untuk menuntun ekspektasi masyarakat dengan membuat sinyal kuat tentang arah kebijakan-kebijakan pada periode kedua. Hal ini sudah dilakukan pemerintah dalam berbagai kesempatan, misalnya pidato Presiden di Sentul dan pengantar Nota Keuangan beberapa waktu yang lalu. Penekanan pada pembangunan SDM dan memperjelas kebijakan-kebijakan turunannya yang akan dilakukan di bidang pendidikan di segala tingkat termasuk vokasi dan perguruan tinggi.
Pemerintah dan masyarakat akan saling mengevaluasi sebelum berinteraksi dalam jangka panjang untuk membentuk rasa saling percaya (intertemporal game).
Laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang menyatakan Indonesia turun peringkat dari posisi 45 ke 50 tidak perlu menimbulkan kepanikan, tetapi justru menunjukkan bahwa prioritas kebijakan pada periode kedua sudah pada jalur yang tepat. Skor Indonesia tidak terlalu berubah hanya turun 0,3 poin, masih di atas beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Hal ini terjadi karena terutama untuk indikator-indikator yang terkait SDM.
Kedua adalah penekanan pada keberlanjutan dari yang sudah dilakukan pada periode pertama (continuous improvement). Pembangunan infrastruktur tulang punggung dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang menghubungkan pelosok-pelosok daerah dengan daerah-daerah aglomerasi utama penduduk dan industri.
Hal ini dilakukan untuk menyalurkan daya beli masyarakat kelas menengah dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan/perbatasan dan meningkatkan akses penduduk pedesaan ke perkotaan baik untuk perdagangan, keuangan dan mobilitas tenaga kerja, untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif.
Ketiga adalah peningkatan kualitas kebijakan. Sesuai dengan prediksi model reputasi dan kredibilitas yang menggunakan pendekatan game theory, hubungan antara pembuat kebijakan dan masyarakat berubah menjadi interaksi dua arah di mana kedua belah pihak saling mengevaluasi.
Teknologi high performance computing (HPC) dengan data analitiknya yang tersebar di berbagai kementerian— termasuk Biro Pusat Statistik —dapat digunakan untuk mengevaluasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan mengoordinasi kegiatan pada tingkat kemenko, dengan menggunakan data historis maupun real time. Kemampuan evaluasi ini akan menjadi daya tawar (leverage) bagi kantor kemenko untuk meciptakan sinergi pada kementrian-kementrian yang menjadi ruang lingkup kerjanya. HPC dapat juga mempermudah harmonisasi peraturan-peraturan yang tumpang tindih baik di pusat dan daerah yang menghambat investasi.
HPC dapat juga mempermudah harmonisasi peraturan-peraturan yang tumpang tindih baik di pusat dan daerah yang menghambat investasi.
Keempat adalah memasukkan unit intelijen bisnis di perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Untuk memperkenalkan Indonesia tak cukup hanya mengadakan pameran dagang tetapi dilanjutkan dengan membuat brosur yang menunjukkan proses investasi di Indonesia sampai ke lokasi produksi disertai dengan pendampingan dan pelobi, sehingga baik pebisnis baru maupun yang akan melakukan relokasi lebih mudah mengambil keputusan. Perizinan yang tumpang-tindih antara pusat daerah dapat diharmonisasikan pada tingkat menko dengan bantuan HPC.
SUMBER: KEMENTERIAN ESDM
Tabel sejumlah izin di Kementerian ESDM yang dicabut dan dibatalkan.
Untuk melakukan implementasi di lokasi tujuan investasi di daerah, pemerintah dapat menggunakan leverage melalui transfer pusat-daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penentuan lokasi pembangunan infrastruktur seperti halnya negara-negara yang mempunyai luas teritori dan penduduk besar lainnya seperti AS, Brasil, India dan lain-lain.
Sebagai penutup, lingkungan kebijakan seperti struktur ekonomi, struktur demografis, perilaku masyarakat, teknologi dan aliansi internasional memang sudah berubah. Dalam hal kecakapan perseorangan sebagai birokrat, yang dibutuhkan adalah kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, berpikir abstrak (helicopter view), kreatif, sekaligus implementatif menghasilkan solusi. Dari segi organisasi, diperlukan struktur yang datar (flat), tidak berjenjang terlalu banyak, sehingga luwes dan gesit dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan kebijakan.
(Ari Kuncoro Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia)
Sumber : Harian Kompas, 18 Oktober 2019