Bambang Brodjonegoro Eksplorasi Kebijakan Publik untuk Tanggapi Eksternalitas
Rifdah Khalisha – Humas FEB UI
DEPOK – (11/12/2023) Program Studi S-1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menggelar kuliah umum Pengantar Ekonomi 1 yang bertajuk ‘Eksternalitas dan Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Eksternalitas’ pada Senin (11/12). Kuliah umum yang digelar di Balai Purnomo Prawiro, Kampus UI Depok, ini diisi oleh Guru Besar FEB UI Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D.
Melalui kuliah umum ini, Bambang membahas bahwa eksternalitas merujuk pada kondisi saat seseorang terlibat dalam suatu tindakan yang memengaruhi kesejahteraan sekitarnya dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan untuk dampak tersebut. Tanpa disadari, eksternalitas banyak sekali terjadi di kehidupan kita.
Ia pun mengaitkan kondisi eksternalitas positif dan negatif dengan peristiwa yang umum di masyarakat. Pada eksternalitas negatif, ia mengenalkan istilah the tragedy of the commons, yakni penggunaan sumber daya bersama secara tidak efisien yang muncul saat para penggunanya tidak memiliki insentif untuk menjaga dan menggunakannya secara berkelanjutan, misalnya penangkapan ikan berlebih (overfishing) yang mungkin berdampak pada keseimbangan pasar.
Selain itu, Bambang memaparkan, “Laporan Inventarisasi Emisi Polusi Udara Jakarta menunjukkan komposisi jenis emisi pencemar udara di Jakarta didominasi oleh karbon monoksida (CO) sebanyak 298 ribu ton per tahun. Dalam kondisi ini, sektor transportasi merupakan kontributor terbesar untuk semua jenis emisi, kecuali emisi SO2 yang berasal dari aktivitas industri manufaktur dan industri energi yang menggunakan energi batubara.”
“Jika diamati lebih mendalam, dampak polusi ini ternyata memengaruhi morbiditas atau penurunan hari produktif sebanyak 0,61% akibat pneumonia dan 2,29% akibat ISPA serta meningkatkan jumlah kematian di Jakarta, khususnya pada lansia dengan rerata 3.840 orang per tahun,” ujarnya.
Di sisi lain, eksternalitas positif yang sangat dekat adalah pendidikan. Saat individu menerima pendidikan yang tinggi dan berkualitas, dampaknya tidak hanya memberikan manfaat langsung baginya, seperti peningkatan keterampilan dan pendapatan. Lebih dari itu, memberikan manfaat pula bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti mencetak sumber daya manusia terdidik sehingga berpotensi menambah lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran, mendorong inovasi, bahkan memajukan perekonomian.
Bambang mengemukakan pandangannya bahwa perlu ada kebijakan publik untuk menanggapi eksternalitas, utamanya mengenakan pajak untuk aktivitas dengan eksternalitas negatif dan memberikan subsidi untuk kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif.
Dilihat dari indeks kemacetan kota di seluruh dunia versi Lembaga TomTom Traffic Index, Jakarta menempati peringkat 46 dengan tingkat kemacetan sebesar 34%. Kemacetan umumnya terjadi di jam sibuk, tepatnya pagi hari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB, lalu sore hari sekitar pukul 17.00 hingga 18.00 WIB.
Menggali peristiwa kemacetan lalu lintas yang sangat dekat tersebut, Bambang membahas Electronic Road Pricing (ERP), pungutan yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan pribadi, baik itu mobil dan motor, ketika melintasi daerah tertentu di waktu tertentu.
“ERP menerapkan biaya pada pengendara atas kemacetan yang disebabkannya. Sedangkan sistem tol, pengenaan biayanya untuk akses ke jalan khusus. Tujuan penerapannya adalah mengurangi jumlah kendaraan di jalan agar tidak macet, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta mendukung kita untuk beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan. Tak hanya itu, Indonesia pun dapat menerapkan skema Local Pricing yang telah lebih dahulu dijalankan di Inggris, Singapura, dan Swedia,” terangnya.
