Jakarta , Kamis 11 September 2014
Transisi demografi yang dimulai dengan tingginya angka kematian dan angka kelahiran berubah ke kondisi dimana keduanya berada pada tingkat yang rendah, akan berimplikasi pada perubahan struktur penduduk dan pelayanan publik. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah yang tepat untuk memanfaatkannya demi kepentingan masyarakat.
Lembaga Demografi FEUI di usia emasnya yang ke- 50 tahun yang diperingati Seminar Nasional Kependudukan di The Dhamawangsa, bersama dengan berbagai komponen bangsa telah mengawal proses transisi demografi melalui berbagai rumusan kebijakan yang didasarkan pada kajian ilmiah kependudukan dan pembangunan. Salah satu kelebihan demografi sebagai ilmu ialah dimungkinkannya melakukan proyeksi penduduk. Dengan berbagai asumsi dan skenario tertentu, kita dapat memproyeksikan dinamika penduduk dalam jangka panjang. Manfaatnya tentu para pengambil kebijakan dapat menentukan respon kebijakan yang tepat. Pembangunan yang berbasis demografi, dengan memanfaatkan proyeksi penduduk akan memberikan pandangan yang luas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Efektivitas perencanaan dan pembangunan sektoral menjadi lebih baik, dan manusia menjadi inti dari pembangunan itu sendiri.
Proyeksi penduduk memerlihatkan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi, dimana rasio ketergantungan terus menurun di bawah angka 50. Maknanya, setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung kurang dari 50 orang penduduk usia non produktif. Dasar informasi ini tentu didapat dari hasil proyeksi penduduk hingga 2035. Namun, potensi bonus demografi tidak akan mampu kita realisasikan tanpa memenuhi beberapa prasyarat tertentu. Prasyarat tersebut tentu juga terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan kependudukan yang ditetapkan pemerintahan mendatang. Jika kita mampu mengoptimalkan potensi bonus demografi, maka Indonesia berpeluang untuk keluar dari permasalahan middle income trap yang saat ini menghantui.
Bonus demografi merupakan suatu analisis menghubungkan demografi dengan ekonomi. Selain kebijakan terkait kependudukan, optimalisasi bonus demografi juga berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia justru terserap di unit usaha berskala mikro dan kecil yang termasuk dalam pekerjaan informal tanpa perlindungan hukum memadai. Bahkan 98,8 persen dari seluruh entitas usaha di Indonesia berskala mikro. Jika kita ingin menghindari kesenjangan yang semakin buruk, memerbaiki pemerataan pembangunan demi kesejahteraan penduduk maka harus ada kebijakan yang berpihak pada usaha berskala mikro tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.
Sebagai momentum ulang tahun emas ke-50, Lembaga Demografi FEUI mengangkat tema “Demographic Based Development: Keep Learning from the Future,” untuk mengingatkan kembali kepada kita semua akan peran demografi dalam pembangunan. Pertemuan yang terbentuk Seminar Nasional Kependudukan pada hari Kamis, 11 September 2014 di The Dharmawangsa Jakarta mencoba merangkai berbagai pemikiran yang dapat menjadi pertimbangan bagi kebijakan pemerintah. Seminar ini bertujuan untuk mengukuhkan kembali landasan pembangunan yang berpijak dan berfokus kepada penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Seminar ini mendapatkan momentum yang tepat dengan harapan tinggi atas pemerintahan baru mendatang. Sesi panel menghadirkan pembicara Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti (Guru Besar FEUI), Prof. Bambang Brodjonegoro (Wamenkeu), Dr. Sonny Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi FEUI), Dr. Bambang Ismawan (Ketua Pembina Yayasan Bina Swadaya), Dr. Kusumaningtuti S Soetiono (Komisioner OJK) dan Doddy Budi Waluyo (Direktur Eksekutif Departemen Manajemen Strategi dan Tata Kelola Dewan Gubernur BI) serta penanggap Ir. Hasto Kristiyanto, MM (Wasekjen PDIP), Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo (Guru Besar FEUI), dan Ir. Arifin Panigoro (Medco Group). Topik yang dibahas terkait masa depan demografi Indonesia dan kebijakan untuk membangkitkan ekonomi rakyat.